Jadikan KBU Kawasan Pengendalian Ketat

Jadikan KBU Kawasan Pengendalian Ketat

Jadikan KBU Kawasan Pengendalian Ketat

Jadikan KBU Kawasan Pengendalian Ketat
Jadikan KBU Kawasan Pengendalian Ketat

BANDUNG- Anggota Pansus I DPRD Jawa Barat, Dr. Sunatra mengatakan, mengingat kerusakan Kawasan Bandung Utara (KBU) yang kian hari kian parah dan tidak terkendali, maka KBU harus dinyatakan sebagai Kawasan Pengendalian Ketat. Hal itu perlu dilakukan sebagai terobosan untuk menyelematkan KBU.

“Izin Pemanfaatan Ruang KBU harus ketat. Rekomendasi Gubernur yang

semula “harus”, diganti dengan izin yang sipatnya wajib,” kata Anggota DPRD Jawa Barat dari Daerah Pemilihan Jawa Barat Satu yang meliputi Kota Bandung-Kota Cimahi itu di Bandung kepada jabarprov.go.id, Rabu (10/2).

Dr. Sunatra menjelaskan, izin Gubernur sipatnya harus wajib karena

merupakan pintu gerbang keluarnya berbagai ixin, baik izin prinsip, izin lokasi, Izin Mendirikan Bangunan dan dokumen lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Selain itu, lanjutnya, terobosan hukum perlu dipikirkan peraturan daerah bersama antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. “Ini komitmen agar tidak terjadi pelanggaran dan rusaknya lingkungan, termasuk tidak boleh lagi ada IMB tanpa izin Gubernur,” katanya.

Untuk mewujudkan Kawasan Pengendalian Ketat (KPK), jelas Sunatra,

perlu duduk bersama antara Gubernur dan Bupati/Walikota berkaitan dengan kewenangan antara pemerintah propvinsi dan pemerintah kabupaten/kota, mengacu kepada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, misalnya Rencana Tata Ruang Daerah (RTRD) kabupaten/kota yang lebih dahulu keluar ketimbang RTRW dan RTRD provinsi.

“Sampai saat ini RTRD Provinsi dan zonasi belum ada. Akibatnya terjadi tumpang tindih dan saling tidak mengindahkan kewenangan,” katanya.

 

Sumber :

https://www.kiwibox.com/alistudio/blog/entry/148435535/sejarah-kerajaan-kutai/