Paket Penanganan Korupsi di Indonesia

Paket Penanganan Korupsi di Indonesia

Paket Penanganan Korupsi di Indonesia

Paket Penanganan Korupsi di Indonesia
Paket Penanganan Korupsi di Indonesia

Sebagai bangsa kita nyaris kehilangan akal sehat untuk menangani korupsi. Meskipun demikian, kiranya masih akan selalu hadir berbagai inovasi mencari jalan keluar, walaupun diantaranya masih berwatak wacana. Suara-suara semacam itu, termasuk tulisan ini, setidaknya dapat menjadi bukti bahwa masyarakat bukanlah bisu, tetapi tetap concern terhadap masalah korupsi.

Sebagai orang yang lama bergelut dalam dunia hukum, saya masih percaya terhadap kemampuan hukum untuk menjadi pemandu peneangan korupsi. Walaupun dalam panggung Indonesia idealisme itu barangkali dalam kasus-kasus tertentu akan tergores karena adanya kelemahan-kelemahan dalam sistem hukum itu sendiri. Harus diakui juga, kadang bangsa ini memasuki episode di mana ada fakta bahwa dari awal membuat rencana untuk menjadikan hukum sebagai alat untuk memberikan pembenaran korupsi. Tampillah hukum sebagai alat kejahatan (law as tool of crime), yang memungkinkan korupsi yang paling kakap sekalipun dapat vevas karena tindakannya tidak menyalahi hukum.

Pandangan seperti itu benar dalam tataran semu, tetapi kondisi nyata memerlukan penjelasan lebih dari itu.  Dalam membaca hal ini saya teringat kata-kata Ovid (43 SM – 17 SM), seorang sastrawan Romawi, yang pernah dengan cerdas mengatakan bahwa “adalah kewajiban seorang ahli hukum untuk tidak saja memeriksa masalah yang dihadapi, tetapi juga keadaan sekitar masalah yang bersangkutan.” Karena saya berpegang kepada kenyataan bahwa korupsi dilakukan oleh golongan yang sehat secara batin, maka penanganan korupsi juga harus mencakup penanganan terhadap pelaku itu sendiri dan tidak semata-mata pada penanganan korupsi an sich.

Paket komplit

Penanganan korupsi yang saya usulkan merupakan paket komplit walaupun bertumpu kepada satu obesisi bahwa di atas itu semua hukum menjadi light house atau mercusuar. Penanganan korupsi dengan instrumen legal saya kira harus mencakup substansi hukum, aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, dan budaya hukum.

Pidana mati tidak harus dihadapkan secara diametral dengan HAM, karena pembiaran terhadap pelaku tersebut justru akan menciptakan kesewenang-wenangan baru yang berpotensi melanggar HAM juga. Jadi, dalam konteks ini titik tekannya pada pertimbangan aktual masyarakat dan kemasalahatan publik. Selain itu, pengenaan pidana maksimal ditujukan untuk shock terapy sehingga jika dilakukan secara konsisten akan menggetarkan dan menimbulkan efek jera (deterrent effect) bagi pelaku maupun calon-calon pelaku korupsi. Pada sisi lain, pemidanaan maksimal akan mumutus sistem dan mekanisme korupsi yang mendarah daging. Pemenjaraan yang lama misalnya, akan memotong jalur-jalur korupsi yang terbangun bersama-sama para pelaku. Oleh karena itu satu tarikan napas dengan semangat ini adalah mengamandemen UU Tipikor 1999, utama ancaman pidana minimum dalam Pasal 2 dan Pasal 3, masing-masing diubah menjadi 10 tahun dan 5 tahun.

Hukum yang bagus harus dikawal dengan aparat yang tidak bermental maling. Kiranya tidak berlebihan mengingat sifat paternalistik masyarakat yang masih kental, maka pucuk pimpinan hamba hukum seperti Kapolri dan Jaksa Agung haruslah sosok yang bersih, tegas, dan tidak berpotensi menjadi koruptor.  Ketegasan pimpinan hukum perlu karena dalam kasus korpsi tertentu terlihat adanya ekeengganan (atau tidak cukup nyali?) di kalangan ini untuk menangani dan menindaklanjuti kasus-kasus megakorupsi yang melibatkan struktur kekuasaan yang kuat dan berlapis. Karena komitmen memberantas korupsi harus merupakan kontrak yang abadi maka figur presiden dan wakil presiden juga harus berintegritas, termasuk latar belakang keluarganya.

Pada aspek sarana dan prasarana, maka penting untuk dipertimbangkan guna membangun penjara khusus koruptor seperti halnya penjara khusus narkoba dan terorisme. Dengan penjara khusus diharapkan akan melakukan pengawasan yang khusus juga sehingga tidak ada lagi mekanisme “narapidana titipan” pada penjara untuk pidana umumnya.

Pada aras budaya hukum perlu dilakukan pengucilan, bukan saja kepada koruptor tetapi juga misalnya kepada ahli-ahli hukum yang bersedia meringankan para koruptor. Bukan hal yang rahasia lagi dalam konteks tertentu “pendapat ahli tergantung pendapatannya” karena sudah diskenario oleh koruptor. Guna mendorong public responsibility kiranya semangat pendidikan antikorupsi, termasuk dibangunnya budaya malu (shaming culture) untuk korupsi—seperti sudah dilaksanakan kalangan tertentu—perlu didorong dan jika perlu, melalui jalur pendidikan, terutama dengan diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan dari jenjang dasar hingga perguruan tinggi. Pelembagaan ke dalam pendidikan ini penting mengingat dalam konteks Indonesia tanggung jawab membongkar struktur korup berlaku bagi kita bersama sebagai bangsa, termasuk juga di daerah kita masing-masing. Korupsi bukan hanya masalah bangsa secara nasional, tetapi kini menjadi masalah daerah secara lokal. Dengan demikian, pemberantasan korupsi menjadi tanggung jawab bersama.

Pendidikan dirasa penting untuk menumbungkembangkan semangat antikorupsi mengingat pola perilaku korupsi tidak akan bisa ditumbangkan dengan ancangan parsial. Penumbangan pola perilaku korupsi meniscayakan ancangan holistik yang ditandai perubahan seluruh wilayah kepribadian, baik wilayah kognitif (pengetahuan), afektif (sikap dan kemauan), dan behaviroal (tindakan).

Dalam kesempatan yang sama, sangat diperlukan juga pengkondisian lingkungan sosial yang bersifat menolak, menentang, serta menghukum korupsi di satu sisi, tetapi juga menerima, mendukung, dan menghargai sikap antikorupsi. Peran masyarakat sipil, utamanya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), menjadi penting sebagai salah satu subyek pengkondisian itu. Kiranya perlu dipertimbangkan untuk melakukan akreditasi terhadap LSM tersebut, supaya semangat pemberantasan korupsi berkesinambungan sekaligus menjaga LSM yang bersangkutan agar tidak terjebak ke dalam pusaran korupsi atau diantara tokoh-tokoh di dalamnya terjerat kasus korupsi.

Banyak Jalan

Dalam studi-studi akamedemik jalan yang ditempuh untuk membasmi virus korupsi tidak sama antara negara yang satu dengan yang lainnya. Sudah pasti setiap negara mempunyai jalur dan rutenya masing-masing. Tetapi perlunya membasmi korupsi pada dasarnya menjadi tekad di banyak negara. DI RRC, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang memiliki bahaya tinggi kepada masyarakat (she hui weihaixing). Karena tingkat keberbahayaan (dangerousness) itu bukan sekedar mengancam secara individual, maka pelakunya memperoleh ganjaran pidana yang keras.

Pemberian sanksi alternatif yang lebih bermuatan nilai-nilai “malu” seperti di Jepang, rasanya sulit diterapkan di republik ini, sebab justru “malu” itu yang akhir-akhir ini lenyap.Bahkan di Amerika Serikat, dewasa ini makin tumbuh kejengkelan melembeknya negara dalam menangani korupsi, terutama kepada pelaku kejahatan ekonomi (economic criminal).  Kita juga sering kagum bagaimana Finlandia, kampium industri telekomunikasi dunia, mempunyai tingkat anti korupsi yang tinggi dan angka kriminalitas nyaris nol. Tetapi kita sering hanya mencontoh pembentukan regulasinya, dan lalai mempelajari bagaimana kultur antikorupsi itu telah begitu menjadi kebutuhan bagi setiap warganegara di sana.

Sumber :https://indianapoliscoltsjerseyspop.com/